DEDIKASI DAN LOYALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN MENPAN NO. 25 TAHUN 2002

TUGAS AKHIR SEMESTER

OBSERVASI DIKANTOR CAMAT BATANG MERANGIN – KERINCI --JAMBI

 

DEDIKASI DAN LOYALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN MENPAN NO. 25 TAHUN 2002

 

OLEH

YOGI KOMALA PUTRA

1106462/2011

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur yang tiada terhingga atas kehadirat Allah SWT yang telah menganugrahkan kekuatan lahir dan bathin, petunjuk serta keridhoan Nya sehingga menulis dapat menyelesaikan, Laporan Observasi Dedikasi dan loyalitas Pegawai negeri Sipil di Kantor camat kecamatan batang merangin. Laporan ini ditulis dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Birokrasi dan Administrasi Kepegawaian. Untuk memahami tujuan dari mata kuliah Birokrasi dan Administrasi Kepegawaian maka dilakukan observasi  ke Kantor Camat Kecamatan Batang merangin dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011.

Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga diharapkan bermanfaat bagi para pendidik dan orang tua yang ingin mendalam tentang pengatar ilmu pemerintahan.

Terima kasih penulis disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaikan laporan ini. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing mata kuliah Birokrasi dan Administrasi Kepegawaian yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulis laporan ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu masukan yang bersifat konstrukif dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa akan datang.

Akhir kata penulis berharap laporan ini berguna bagi kita semua, terima kasih.

                                                                                                            Kerinci,  2 Januari 2013

                                                                                                                        Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....................................................................................         1-2

DAFTAR ISI ...................................................................................................          .3

LAMPIRAN .....................................................................................................         4-5

BAB I PENDAHULUAN    

A.    LATAR BELAKANG ....................................................................        7

B.     TUJUAN .........................................................................................        7

BAB II PEMBAHASAN

A.    Tujuan Lembaga ..............................................................................        8

B.     Nama Lembaga ...............................................................................         8

C.     Lokasi Lembaga ..............................................................................         9

D.    Dasar Hukum ..................................................................................         9

E.     Pengertian .......................................................................................         9-10

F.      Visi dan Misi .................................................................................. 11-15

G.    Struktur ..........................................................................................          15

H.    ABSEN Kerja PNS .........................................................................        17

I.       Lampiran dan Wawanca serta penjelasan.......................................          17-41

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Kesimpulan ...................................................................................           42

B.     Saran .............................................................................................           42

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................           43

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar belakang

Kantor Camat Kecamatan Batang Merangin  merupakan usaha atau kegiatan memberikan bantuan yang terencana dan terprogram kepada masyarakat agar dapat meningkatkatkan kesejahteraan kehidupan dan kebudayaanya.

Dalam perkembangan untuk meningkatkan kualitas dan kebudayaan masyarakat serta pemerintahanya maka Camat Batang Merangin menemukan tiga hal yaitu menolong, menghubungkan, dan mengetahui seluk beluk kebudayaan dan pemerintahan yang terjadi pada saat sekarang ini.

Kantor Camat Batang Merangin merupakan lembaga pelayanan dan pemberdayaan yang menpunyai tanggung  jawab memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas di atas maka tujuan penulisan laporan ini adalah : Adapun tujuan dibuatnya karya tulis ini adalah sebagai berikut

1.      Sebagai Pelengkap tugas UAS mata kulyah Adm kepegawaian

2.      Untuk mengetahui Dedikasi dan Loyalitas Pegawai Negeri sipil Kantor cama batang merangin

3.      Untuk mengetahui apakah Kewajiban dan Hak seorang PNS

4.      Untuk mengetahui seluk beluk mengenai PNS

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Nama Lembaga

Kantor Camat Kecamatan Batang Merangin

Kecamatan batang Merangin, desa Tamia

Kabupaten Kerinci-Provinsi Jambi

B.     Tujuan Lembaga

PNS tidak banya lagi yang menjalin komitmen dengan pihak lain. Karena pada dasarnya setiap orang akan berbuat baik sebagai balas budi terhadap pihak yang telah memberikan kepuasan, sehingga apabila yang memberikan kepuasan pemerintah, maka akan berbuat baik pula kepada pemerintah sebagai persujudan balas budinya kepada pemerintah. Pada akhirnya apabila kesejahteraan PNS terjamin, maka akan terwujud aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, berdayaguna, berhasilguna, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk  melaksanakan tugas-tugas yang menjadi bebannya. Dengan demikia tindakantindakan tidak terpuji seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pemanfaatan jabatan, penyelahgunaan wewenang, pemerasan, penindasan dan lain sebagainya  predikatpredikan lain yang senada dapat ditekan sekecil mungkin yang berkualitas pemerintahanya dalam kepribadiaan wirausaha penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga diharapkan dalam pembangunan dapat berjalan dengan optimal dan berlangsung dalam masyarakat.

C.     Lokasi Lembaga

Kantor Camat Batang Merangin  

Jl. Jalan kerinci Bangko desa tamia

No telp:

Fax          

D.    Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1975 pasal 1 dijelaskan bahwa Setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Guna memenuhi aturan tersebut pada tanggal 17 Oktober 2012 .

Pegawai Negeri sipil (PNS) merupakan ujung tombak dalam

melaksanakan tugas-tugas pemeritah maupun tugas-tugas pembangunan dalam rangka mencapai masyarakat adil makmur, Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan nasib dan kesejahteraannya. Sangat ironis apabila sebagai ujun tombak dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat tetapi PNS sendiri hidupnya jauh dari sejahtera, sehingga perlu upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan PNS.

Maksud dan tujuan peningkatan kesejahteraan PNS adalah dalam rangka memupuk rasa disiplin dan loyalitas PNS kepada Negara dan bangsa. Di samping itu dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, produktif, berdayaguna, berhasilguna, cerdas, terampil, kreatif, sadar akan hak dan tanggungjawabnya, memiliki motivasi kerja yang tinggi, serta jauh dari tindakan-tindakan yang merugikan negara seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, indisipliner, dan sebagainya.

Usaha pemberian kesejahteraan kepada PNS telah mempunyai dasar hukum yang jelas. Kesejahteraan tersebut meliputi kesejahteraan material, spiritual, individual, keluarga, dan sosial. Bentuk konkrit dari kesejahteraan tersebut antara lain: jaminan hari tua, bantuan perawatan kesehatan, bantuan kematian, kebebasan melakukan ibadah, ceramah keagamaan dsb. Di samping itu ada berbagai jenis hak cuti yang dapat diperoleh PNS sebagai wujud kepedulian pemerintah untuk mewujudkan

aparatur yang bersih. Namun disebabkan kemampuan pemerintah yang terbatas, maka pelaksanaanya dilakukan secara bertahap. PNS belum mendapatkan hak-haknya secara maksimal, sehingga kesejahteraan PNS belum terwujud secara nyat

a.      Pengertian PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu jenis Kepegawaian Negeri di samping Anggota TNI dan Anggota Polri (UU No 43 Th 1999). Pengertian Pegawai Negeri adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU 43/1999)

b.        Pengertian Dedikasi

`Sebenarnya apa arti dedikasi yang sebenarnya, mari kita lacak asal-usul kata “dedikasi”. Ternyata ia berakar dari bahasa Latin dedicatio, menyatakan, mengumumkan. Tatkala seseorang menenggelamkan diri (immerse oneself) dalam suatu sikap yang tulus pada satu subyek yang dianggap baik dengan kondisi khidmat, itulah maksud awalnya. Merujuk bahasa aslinya, ia terkait dengan altar, candi, tempat pemujaan, dimana orang menundukkan diri pada yang sakral. Dalam perkembangannya ia juga bermakna, ketika seseorang mempatronkan diri dan mendukung penuh sosok tertentu, dengan penuh “kasih sayang” (affection) dan penghormatan. Dalam kamus bahasa Inggris, dedicate artinya mempersembahkan atau membaktikan. Dan dalam bahasa kita, pengertian umum tentang dedikasi, terkait dengan hal-ihwal dharma-bhakti.

Bila ada seseorang yang serius mengurus organisasi, dan semua orang tahu bahwa ia nothing to loose (tidak akan goyah), maka orang itu telah menunjukkan dharma- bhakti-nya yang luar biasa. Ia “setia” pada pekerjaan dan almamaternya. Dalam kasus para guru-bantu yang belakangan sering melakukan demonstrasi supaya diangkat “derajatnya” itu, mereka telah men-dharma-bhakti-kan tenaga dan pikirannya selama bertahun-tahun dengan imbalan sekedarnya. Atau, mungkin kalau seseorang setia pada profesinya, maka ia adalah seorang yang berdedikasi. Misalnya sastrawan kita Taufiq Ismail yang konsisten dengan kepenyairannya. Atau seorang tukang sapu jalanan yang nyaris pekerjannya sejak muda cuma itu saja.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dedikasi adalah kunci menuju kesuksesan, dedikasi melibatkan kesabaran(patience), keuletan(persistence), dan kerja keras(hard-work). Sejarah mencatat, orang-orang yang berdedikasi pada suatu hal merupakan orang-orang yang berhasil menorehkan tinta emas dalam sejarah. Dedikasi adalah:

1.      Memberikan banyak waktu, energi, dll untuk sebuah aktivitas karena berfikiran hal itu adalah penting.

2.      Menulis nama seseorang pada permulaan dari sebuah buku sebagai tanda persahabatan atau penghormatan.

Bola lampu mungkin tidak akan ada hingga saat ini jika Thomas Alva Edison menyerah di tengah jalan ketika bereksperimen, Microsoft saat ini tidak akan kalang kabut menghadapi invasi Linux jika Linus Torvalds masih merasa nyaman menggunakan Unix dan tidak mempunyai inisiatif membuat OS sendiri, dan Anda tidak akan bisa membaca tulisan ini jika tidak berdedikasi untuk belajar membaca ketika kecil dulu.

Tidak ada yang tidak bisa diraih di dunia ini, namun sebanyak apa pencapaian kita akan suatu hal tergantung pada seberapa besar usaha kita untuk meraihnya. Untuk mendapatkan sesuatu kita harus berani mengorbankan sesuatu pula.

c.       Pengertian Loyalitas

Loyalitas  didefinisikan  sebagai  kesetiaaan pada sesuatu dengan rasa cinta, sehingga dengan rasa loyalitas yang tinggi sesorang merasa tidak perlu untuk mendapatkan imbalan dalam melakukan sesuatu untuk orang lain/ perusahaan tempat dia meletakan loyalitasnya.

Menurut Aaker, ”Loyalitas merek merupakan satu ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek.” Aaker menambahkan, suatu cara langsung untuk menetapkan loyalitas, terutama untuk perilaku kebiasaan (habitual behavior), adalah memperhitungkan pola-pola pembelian aktual. Diantara ukuran-ukuran yang digunakan adalah :  laju pembelian ulang, persentase pembelian dan jumlah merek yang dibeli.

Sedangkan Menurut Lovelock, "Loyalitas sebagai kemauan pelanggan untuk terus mendukung sebuah perusahaan dalam jangka panjang, membeli dan menggunakan produk dan jasanya atas dasar rasa suka yang ekslusif dan secara sukarela

Dimensi loyalitas ada 4 yaitu : Transaction, Relationship, Partnership dan Ownership.

Bahwasanya ketika pelanggan loyal, maka tidak hanya mereka keinginan bertransaksi tetapi juga berelasi, menjalin kerjasama bahkan mungkin ingin “memiliki”. Misalkan dengan membeli saham/obligasi.

Pola pikir PNS terbagi dua :
Pola pikir positif (pola pikir yang berkembang), dan
Pola pikir negatif (pola pikir tetap).

               Pola pikir positif (pola pikir berkembang) PNS tercermin dalam berbagai prestasi yang telah dicapai oleh para PNS selama ini sesuai bidang tugasnya masing-masing, maupun dalam bentuk acuan norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut diarah oleh PNS dalam bentuk menjaga sikap dan perilakunya, karena secara periodik dijadikan acuan penilaian antara lain dalam bentuk DP3.

E.     Visi dan Misi

F.      Struktur  

G.    Struktur urut Kepangkatan negeri sipil Kantor Camat Kecamatan Batang Merangin

H.     ABSEN kerja PNS kantor Camat Batang Merangin Bulan Januari

Penulis telah mewawancarai beberapa pegawai negeri sipil ( PNS ), di kantor dan lingkungan masyarakat.

1.      Nama   : KAMARUDDIN, S.Pd

Jabatan : CAMAT

                        Umur : 52 tahun

                        NIP  : 19601208 198303 1 007

                       

2.      Nama : JARJIS ABDULLAH,A.Md

Jabatan : SEKCAM

NIP : 19601231 198503 1 112

Umur : 49 tahun

3.      Nama : bapak Nasir

Jabatan KASI PEM

NIP  : 19620305198603 1 008

Umur : 51 tahun

4.      Nama : bapak AZHAR

Jabatan : KASI EKOBANG

NIP  : 195964753836783 8736

Umur : 51 tahun

5.      Nama : ibu ERNAYANI

JABATAN  : KASUBAG TU

Umur : 32 tahun

           

Dari penjelasan semua wawancara dapat saya simpulkan bahwa  Peran PNS sangat penting dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri negara Indonesia. PNS merupakan ujung tombak dalam melaksanakan tugas-tugas pemeritah maupun tugas-tugas pembangunan dalam rangka mencapai masyarakat adil makmur. Menyadari betapa pentingnya kedudukan PNS, maka pemerintah harus memperhatikan nasib dan kesejahteraannya. Sangat ironis apabila ujung tombak dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat tetapi PNS sendiri hidupnya jauh dari sejahtera. Oleh karena itu perlu ada usaha-usaha konkrit dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan PNS.

Maksud dan tujuan peningkatan kesejahteraan PNS adalah dalam rangka memupuk rasa disiplin dan loyalitas PNS kepada Negara dan bangsa. Di samping itu dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, produktif, berdayaguna, berhasilguna, cerdas, terampil, kreatif, sadar akan hak dan tanggungjawabnya, memiliki motivasi kerja yang tinggi, serta jauh dari tindakan.

                Kewajiban PNS Republik Indonesia

           

1. Menguasai pengetahuan dibidangnya
Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mem-perdalam pengetahuannya dengan tujuan agar dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk dapat mengetahui penguasaan pengetahuan dibidangnya dapat ditelusuri melalui :
a. Meningkatkan pengetahuan
Merupakan keinginan dan kesungguhan dari seorang PNS untuk selalu meningkatkan pengetahuannya agar dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam lingkungan kerjanya
b. Menguasai bidang tugas
Merupakan bentuk kesadaran dan kesanggupan yang mendorong dari seorang PNS untuk selalu memiliki tekad dan ketekunan dalam melaksanakan tugas pekerjaan.
c. Efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan
Merupakan keinginan dari seorang PNS untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Komitmen pada kualitas
Sebagai rasa keterikatan untuk selalu meningkatkan kepandaian, kecakapan dan mutu pekerjaan dari seorang PNS agar dapat mendorong kinerja. Untuk dapat mengetahui komitmen pada kualitas dapat ditelusuri melalui :
a. Memiliki kecakapan
Merupakan kepedulian PNS untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
b. Kesanggupan dalam bekerja
Sebagai rasa keterikatan dalam dirinya terhadap tu-gas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya se-hingga dapat melaksanakan tugas dengan baik.
c. Selalu meningkatkan mutu kerja
Merupakan keseriusan dari seorang PNS untuk me-laksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya agar diperoleh hasil kerja yang optimal
3. Dedikasi
Sebagai suatu bentuk pengabdian dari seorang PNS atas segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka membantu/melayani masyarakat atau orang lain. Untuk dapat mengetahui dedikasi PNS dapat ditelusuri :
a. Kebanggaan pada pekerjaan
Merupakan perasaan yang ada pada diri seseorang yang dapat menciptakan kepuasan apabila dapat me-lakukan pekerjaan yang baik.
b. Tanggungjawab pada pekerjaan
Merupakan kecenderungan sikap dari seseorang untuk berani mengambil resiko atas pekerjaan yang telah dilakukannya.
c. Mengutamakan pada kepentingan umum
Sebagai kecenderungan sikap dan keinginan yang kuat dari seseorang untuk selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri/golongan.
4. Keinginan untuk membantu
Sebagai suatu sikap seseorang yang mencerminkan keju-juran dan keihlasan dalam bekerja untuk membantu masyarakat. Untuk dapat mengetahui keinginan PNS untuk membantu masyarakat dapat ditelusuri melalui :
a. Kejujuran
Merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang PNS untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang dibebankan kepadanya.
b. Keihlasan
Merupakan kecenderungan seorang PNS untuk me-laksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya secara tulus.
Dari teori-teori sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan, bahwa profesionalisme sangat diperlukan dikalangan Pegawai Negeri Sipil, karena profesionalisme sangat berkaitan dengan kompetensi, yang ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengetahuan
2. Komitmen pada kualitas
3. Dedikasi
4. Keinginan untuk membantu.

                Hak PNS Republik Indonesia

1.    Penga                 Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

b.    Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat-syarat sebagai ditentukan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1974 pasal 16 ayat ( 4 ) jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1976 pasal 13.

c.    Calon pegawai negeri sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 ( dua ) tahun, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil; tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat di luar kesalahan calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan, maka pengangkatannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

d.    Usul pengangkatan disampaikan melalui prosedur yang sama dengan usul pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil.

2.    Nomor Induk Pegawai ( NIP )

Nomor induk pegawai adalah nomor identitas pegawai negeri sipil yang berfungsi sebagai nomor asuransi social pegawai dan sebagai dasar pengaturan dan pemeliharaan tata usaha kepegawaian. Ketentuan-ketentuan lain dari NIP adalah :

a.    NIP hanya berlaku selama yang bersangkutan menjadi pegawai Negara sipil. NIP seseorang pegawai negeri sipil yang telah berhenti tidak dapat dipergunakan untuk pegawai negeri sipil lain.

b.    Pemindahan antara instansi pemerintah atau penugasan ke instansi lain tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan baginya.

c.    Pengangkatan kembali menjadi pegawai negeri sipil, setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hak pension tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan baginya. Apabila pemberhentian semula tanpa hak pension, maka kepadanya diberikan NIP baru.

d.    NIP ditetapkan secara terpusat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ( BAKN ), bersama-sama dengan nota persetujuan pengangkatannya.

3.    Kartu Pegawai ( KARPEG ).

              i.        Setiap pegawai, baru dapat dinyatakan sebagai pegawai negeri sipil apabila telah memiliki KARPEG, yang antara lain berfungsi sebagai kartu identitas pegawai negeri sipil, dan hanya berlaku selama yang bersangkutan menjadi pegawai negeri sipil.

                ii.    KARPEG ditetapkan secara terpusat oleh Kepala Badan Adminstrasi Kepegawaian Negara, berdasarkan pemberitahuan yang bersangkutan telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil disertai bahan-bahan :

1)    Daftar nominative calon pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

2)    Sebuah paspoto ukuran 3 x 4 cm dengan ketentuan bahwa di belakang paspoto dituliskan nama lengkap dan NIP pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

b.    Pegawai negeri sipil yang kehilangan KARPEG diwajibkan membuat laporan tertulis :

1)    Atasan langsung memeriksa kebenaran laporan tersebut.

2)    Apabila laporan itu benar, maka laporan tersebut disahkan kebenarannya.

3)    Apabila laporan itu tidak benar atau disangsikan kebenarannya, maka dicatat hal-hal yang dipandang perlu.

4)    Laporan tentang kehilangan KARPEG disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan melalui hiraki yang berlaku, dan diteruskan ke Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

c.    Badan Administrasi Kepegawaian Negara mengganti KARPEG yang hilang dengan ketentuan :

Kehilangan KARPEG karena kesalahan atau kelalaian, diwajibkan membayar harga KARPEG yang ditentukan, sedang kehilangan KARPEG di luar kesalahan pegawai negeri yang bersangkutan, diganti dengan Cuma-Cuma.

d.    Laporan kehilangan KARPEG dibuat rangkap 5 ( lima ) ;

1)    Satu lembar sebagai lampiran permintaan penggantian KARPEG kepada Kepala Badan Adminiustrasi Kepegawaian Negara.

2)    Satu lembar untuk Menteri yang bersangkutan.

3)    Satu lembar untuk atasan langsung yang bersangkutan.

4)    Satu lembar sebagai arsip Kepala Bagian / Biro Kepegawaian

5)    Satu lembar sebagai arsip pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

e.    Seseorang yang telah memperoleh surat keputusan penetapan pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil harus segera dimintakan kartu pegawainya.

f.     Permintaan kartu pegawai disampaikan oleh kepala sekolah kepada Dinas P dan K Kecamatan  untuk diproses dan dilanjutkan ke instansi yang lebih tinggi tingkatnya dan berwenang mengolahnya melalui hiraki yang berlaku. Seperti halnya dalam pengusulan pemberhentian / pengangkatan di atas.

4.    Disiplin Pegawai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980, ditetapkan :

1.    Ke                      kewajiban pegawai negeri sipil

1)    Setia dan taat sepenuhya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan pemerintah.

2)    Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain.

3)    Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil.

4)    Mengangkat dan mentaati sumpah / janji pegawai negeri sipil dan sumpah / janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5)    Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

6)    Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.

7)    Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

8)    Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

9)    Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil.

10) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahanyakan atau merugikan Negara / pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan material.

11) Mentaati ketentuan jam kerja, serta menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya.

13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.

14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

15) Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.

17) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

18) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.

19) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.

20) Berpakaian rapid an sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap masyarakat, sesame pegawai negeri sipil dan terhadap atasan.

21) Hormat menghormati antara sesame warganegara yang memeluk agama / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan.

22) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.

23) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

24) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.

25) Memperhatikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

b)   Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

            Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1980 ditetapkan pula hukuman disiplin pegawai negeri. Hukuman disiplin ini ada tiga macam yaitu:

      1)   Jenis hukuman disiplin ringan berupa:

-          Tegoran lisan

-          Tegoran tertulis

-          Pernyataan tidak puas secara tertulis

b.    Jenis hukuman disiplin sedang:

-          Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

-          Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji brkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

-          Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

c.    Jenis hukuman disiplin berat:

-          Penurunan kenaikan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

-          Pembebasan dari jabatan.

-          Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.

-          Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

c)    Kepala sekolah dalam hal ini diwajibkan menyampaikan permasalahan terjadinya pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil bagi pegawai / guru dalam lingkungannya, kepada Dinas P dan K Kecamatan dan atau instansi lain yang telah ditentukan untuk memprosesnya lebih lanjut.

5. Kenaikan Gaji

            Bagi seorang pegawai negeri sipil berhak mendapatkan kenaikan gaji. Kenaikan gaji ini ada bermacam-macam:

a.   Kenaikan Gaji Berkala

      Pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kenaikan gaji berkala. Kenaikan gaji berkala diberikan untuk jangka waktu tertentu yaitu tiap 2 9dua) atau 3 (tiga) tahun.

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum saat akan diperoleh kenaikan gaji berkala tersebut, kepala sekolah menyampaikan usul pemberitahuan sesuai format PEG-4 kepada Dinas P dan K kecamatan/ sesuai prosedur yang berlaku dengan melampirkan:

1)    Salinan sah surat keputusan pengangkatan terakhir

2)    Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

b.    Dengan keluarnya Surat Edaran Kepala Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara tanggal 14 Mei 1969 No. D. 25.1.14, pemberian gaji berkala, dilakukan tanpa surat keputusan akan tetapi cukup dengan surat pemberitahuan.

c.    Kenaikan gaji istimewa diusulkan oleh kepala sekolah dengan prosedur seperti pada penyampaian pemberitahuan saat kenaikan gaji berkala.

6. Kenaikan Pangkat

Ada beberapa macam kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil:

a.   Kenaikan Pangkat Reguler

      Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai negeri sipil tanpa memperhatikan jabatan yang didudukinya, akan tetapi memperhatikan dasar pendidikan formalnya, apabila:

1)    telah mempunyai masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan mempunyai nilai sekurang-kurangnya “baik” bagi setiap unsure penilaian dalam daftar Penialian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir, atau

2)    telah mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir dan mempunyai nilai sekurang-kurangnya “cukup” bagi setiap unsure penilaian dalam Daftar Penilaian Pekerjaan tahun terakhir.

Lampiran yang diperlukan:

-          Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir.

-          Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir.

-          Salinan sah tanda lulus ujian dinas bagi pegawai negeri sipil yang naik golongan.

b.    Kenaikan Pangkat Pilihan

Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktual tertentu dengan ketentuan:

1)    Telah mempunyai masa kerja 4 (tahun) dalam pangkat terakhir dan mempunyai nilai sekurang-kurangnya “baik” bagi setiap unsure penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir, atau

2)    Telah mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun pangkat terakhir dan mempunyai nilai rata-rata “baik” tidak ada nilai “kurang” dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir, atau

3)    Telah mempunyai masa keja 6 (enam) tahun dalam pangkat terakhir dan mempunyai nilai rata-rata “cukup” tidak ada nilai “kurang” dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakghir.

Lampiran yang diperlukan:

-          Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;

-          Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;

-          Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahu terakhir.

                  Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan sedangkan pangkatnya masih di bawah pangkat terendah yang ditentukan, dapat naik pangkat apabila:

4) Telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dan 1 (satu) tahun dalam jabatannya, dan mempunyai nilai “baik” bagi setiap unsure penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir, dan

5)   Telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dan 1 (satu) tahun dalam jabatannya, dan mempunyai nilai rata-rata “baik”, tidak ada nilai “kurang” dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir.

c.   Kenaikan Pangkat Istimewa

            Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan ketentuan:

1)    Mempunyai prestasi kerja yang luar biasa baiknya, atau

2)    Menemikan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.

Lampiran yang diperlukan:

-          Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir.

-          Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir

-          Salinan sah surat keputusan menteri yang menyatakan prestasi kerja yang luar biasa baiknya

-          Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 ( dua ) tahun terakhir.

d.    Kenaikan Pangkat Pengabdian

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai batas usia pension dan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pension dengan ketentuan :

1)  Telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 ( empat ) tahun dalam   pangkat terakhir, dan

2)   Mempunyai nilai rata-rata “ baik “ tidak ada nilai “ kurang “ dalam Daftar  Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir sebelum ia dibebaskan dari jabatannya.

Lampiran yang diperlukan :

 -    Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir,dan

 -    Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir,

            e.   Kenaikan Pangkat Anumerta

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai negeri sipil yang tewas dan diberikan pada saat tewasnya.

Lampiran yang diperlukan :

-     Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir ;

-     Berita Acara dari pejabat yang berwajib ( POLRI, Pamong Praja dsb ) tentang  kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan tewas;

-     Visum et repertum dari dokter;

-     Salinan sah surat perintah penugasan atau surat keterangan dari pimpinan instansi yang menerangkan bahwa tewas nya pegawai negeri sipil tersebut adalah pada waktu ia sedang menjalankan tugas kewajiban jabatannya ;

-     Laporan dari pimpinan instansi yang bersangkutan tentang peristiwa yang menimpa pegawai negeri sipil tersebutyang mengakibatkan dia tewas;

-     Salinan sah surat keputusan sementara ( kalau ada )

f.    Kenaikan Pangkat Tugas Belajar

Kenaikan pangkat dalam tugas belajar diberikan kepada pegawai negeri sipil selama ia mengikuti pendidikan atau latihan jabatan , dan telah memenuhi  syarat-syarat di tentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.   Lampiran yang diperlukan :

1.   Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir,

2.   Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan,

3.   Salinan sah surat keputusan / perintah untuk tugas belajar,

4.   Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir.

g.   Kenaikan Pangkat Sebagai Pejabat Negara

Kenaikan pangkat sebagai Pejabat Negara diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan dibebaskan dari jabatan organiknya, dengan ketentuan :

1.   Telah mempunyai masa kerja ( empat ) tahun dalam pangkat terakhir dan mempunyai nilai “baik” bagi setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir.

2.   Telah mempunyai masa kerja 5 ( lima ) tahun dalam pangkat terakhir, dan mempunyai nilai rata-rata “ baik “ dan tak ada nilai “ kurang “ dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir.

Lampiran yang diperlukan :

-    Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir

-    Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan,

-    Salinan sah surat keputusan pembebasan dari jabatan organik,

-    Salinan sah Daftar Penilainan Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir.

h.   Kenaikan Pangkat di luar Instansi Induk

Kenaikan pangkat selama dalam penugasan di luar instansi induk diberikan kepada pegawai negeri sipil apabila ia bekerja di luar instansi induknya, dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran yang diperlukan:

-          Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan bersangkutan;

-          Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;

-          Surat keputusan dari pimpinan instansi yang serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang jenis tugas yang dibebankan kepadanya,

-          Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir.

k.    Kenaikan Pangkat lain-lain

Kenaikan pangkat lain-lain adalah kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang menduduki pangkat berdasarkan surat tangda tamat belajar/ ijazah tertentu, dan dapat dipercepat pemberian kenaikan pangkatnya dengan mengurangi ketentuan syarat masa kerja yang diperlukan untuk kenaikan pangkat regular, kurang dari 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.

Lampiran yang diperlukan:

-          Salinan sah surat tanda tamat belajar/ijazah yang dipakai sebagai dasar pengangkatannya,

-          Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir,

-          Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan menurut ketentuan yang berlaku.

7. c u t i

            Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24/1976, cuti bagi pegawai negeri dapat dibagi dalam :

1. Cuti Tahunan

Cuti tahunan diberikan kepada pegawai untuk tiap-tiap tahun selama 12 (duabelas) hari kerja bagi pegawai yang telah bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali guru. Bagi yang menjalankan istirahat di tempat yang sulit dicapai karena komunikasi, dapat diperpanjang sekurang kurangnya 1 (satu) minggu, dan dalam hal luar biasa dapat diperpanjang lagi 1 (satu) minggu.

2. Cuti Besar

Cuti besar diberikan kepada setiap pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terus menerus dan lamanya cuti dimaksud adalah 3 (tiga) bulan, dengan menerima gaji penuh beserta tunjangan lainnya.

3. Cuti Sakit

1)    Cuti sakit diberikan kepada pegawai yang sakit dengan keterangan dokter antara 2 (dua) hari kerja sampai 12 (dua belas) hari kerja.

2)    Cuti sakit lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dan paling lama 1 (satu) tahun dapat diberikan/diizinkan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terus-menerus, dengan surat keterangan dokter yang disahkan oleh Dinas Kesehatan setempat.

Selama menjalankan cuti sakit, diberikan gaji dengan ketentuan:

-          Untuk 6 (enam) bulan pertama, menerima gaji penuh, kecuali tunjangan jabatan.

-          Untuk 6 (enam) bulan berikutnya menerima 2/3 gaji.

-          Untuk pegawai yang menderita penyakit yang sifatnya kronis (misalnya paru-paru, kusta, atau sakit jiwa) yang dinyatakan oleh dokter dan disahkan oleh Dinas Kesehatan dapat diberikan / diizinkan cuti sakit paling lama 3 (tiga) tahun dengan pemberian gaji:

(a)  untuk 1 (satu) tahun pertama menerima gaji penuh, beserta tunjangan lainnya.

(b)  Untuk 1 (satu) tahun kedua, menerima 2/3 gaji beserta tunjangan lainnya,

(c)  Untuk 1 (satu) tahun ketiga, menerima separoh gajinya beserta tunjangan lainnya.

-     Untuk pegawai yang belum bekerja sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terus-menerus, cuti sakit hanya dapat diberikan / diizinkan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja, dengan menerima gaji penuh beserta tunjangan lainnya.

4. Cuti Alasan Penting

1)    Kepada seorang pegawai yang sudah bekerja terus-menerus selama 6 (enam) bulan dapat diberikan / diizinkan cuti karena alasan penting. Cuti ini diberikan apabila hak cuti lainnya sudah tidak memungkinkan lagi.

2)    Yang termasuk dalam cuti karena alas an penting ialah apabila:

-          Ibu, bapak, anak, mertua, istri/suami dari pegawai yang bersangkutan meninggal di tempat lain.

-          Mengurus sesuatu warisan di tempat lain.

-          Melangsungkan perkawinan di tempat lain.

-          Saudara atau keluarga lain yang tidak tersebut di atas meninggal di tempat lain.

-          Kedatangan yang bersangkutan sangat diharapkan, karena yang meninggal tidak mempunyai seorang keluarga pun.

-          Anak atau keluarga lainnya ada di tempat lain berada dalam keadaan sakit keras; sedangkan menurut surat keterangan dokter, kedatangan pegawai yang bersangkutan sangat dapat diharapkan.

3)    Izin cuti karena alasan penting diberikan atas dasar permohonan dengan menunjukkan bukti kebenaran salah satu alasannya.

4)    Cuti karena alasan penting itu dapat diberikan / diizinkan menurut keperluan paling lama 2 (dua) bulan.

5)    Izin cuti ini dapat diperpanjang sampai 3 (tiga) bulan, apabila lokasi yang dituju sulit dicapai.

6)    Selama menjalankan cuti ini diberikan gaji penuh beserta tunjangan lainnya.

5. Cuti di Luar Tanggungan Negara

1)    Cuti ini dapat diberikan dengan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).

2)    Selama menjalankan cuti ini tidak diberikan gaji, dan masa kerja selama cuti tidak dihitung.

3)    Pengangkatan kembali setelah selesai menjalankan cuti ini dapat dilakukan, apabila ada formasi dan dengan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

6. Cuti Hamil

1)   Seorang pegawai wanita yang telah kawin denagan sah, dan akan melahirkan dapat diberikan cuti hamil selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan:

      a.   1 ½ bulan sebelum melahirkan,

      b.   1 ½ bulan sesudah melahirkan.

2)   Cuti 3 (tiga) bulan tersebut, bila dipandang perlu menurut surat keterangan dokter dapat diperpanjang lagi selama 1 ½ bulan,

3)   Selama menjalankan cuti diberikan gaji beserta tunjangan lainnya,

4)   Untuk mendapatkan cuti harus mengajukan permohonan,

5)   Untuk pegawai wanita yang untuk pertama kalinya akan melahirkan dan menggunakan istirahat tersebut, perlu dilampirkan surat nikah dari pegawai yang bersangkutan guna menentukan dapat tidaknya diberikan izin istirahat tersebut,

6)   Untuk pegawai wanita yang mengalami keguguran (abortus) dapat diberikan /diizinkan menjalankan istirahat tersebut selama 1 ½ bulan.

      Bilamana dipandang perlu oleh dokter, izin dimaksud dapat diperpanjang menurut kebutuhan dan pemeriksaan dokter.

7)    Untuk kelahiran Yang keempat dan seterusnya tidak diberikan cuti hamil, tetapi diberikan cuti di luar tanggungan negara.

8)    Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 pasal 8 guru tidak diperbolehkan mengambil cuti tahunan.

9)    Kepala sekolah menyampaikan permintaan cuti pegawai / guru kepada Dinas P dan K Kecamatan untuk diproses dan dilanjutkan ke instansi yang lebih tinggi tingkatannya dan berwenang mengolahnya melalui hieraki yang berlaku.

10) Kepala sekolah mencatat pemberian cuti tersebut dalam buku cuti (format PEG.9).

8.   KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Selain yang telah kita ebutkan di atas, ditetapkan pula beberapa usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

      Adapun usaha tersebut adalah:

1. TASPEN
2. ASKES
3. KOPERASI

1.   T A S P E N

      Dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1963 telah ditetapkan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan TASPEN.

a.   Guna pencatatan sebagai anggota TASPEN diperlukan data lengkap mengenai:

      1)   Nama lengkap,

2)   Tanggal lahir,

3)   Tempat lahir,

4)   Mulai diangkat menjadi pegawai negeri,

5)   Instansi tempat bekerja,

6)   Tempat tinggal terakhir.

b.   Peserta TASPEN berhak menerima sejumlah uang asuransi yaitu pada saat peserta tersebut berhenti sabagai pegawai negeri, baik karena permintaan sendiri, meninggal, pension ataupun sebab-sebab lain.

c.   Syarat pengajuan klaim

1)   Bagi peserta yang berhenti:

      a)   Surat keputusan pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri,

      b)   Surat keputusan pemberhentian,

c)   Surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) dari pembuat daftar gaji yang disahkan oleh pimpinan Unit Organisasinya,

2)   Bagi peserta yang meninggal (oleh ahli warisannya):

      -     S K P P

3)   Bagi peserta yang pension:

      a)   Surat keputusan pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri,

b)   Surat keputusan pemberhentian dengan hak pension,

c)   S K K P

d.   Santuan TASPEN

1)   Hak asuransi kematian diberikan kepada pegawai / peserta pensiunan atas kematian:

a)   Isteri / suami sebesar 1 x penghasilan, yaitu bagi para pension, isteri/suami yang nikahnya sebelum masa pensiun dijalankan,

b)   Anak sebesar ½ x penghasilan, dengan ketentuan:

-  hanya untuk 3 x peristiwa kematian anak,

-  anak belum berusia 21 tahun dan

-  belum menikah dan belum berpenghasilan sendiri, dengan catatan,

-  bagi para pensiun anak lahir sebelum masa pension dijalankan.

2)   Hak pegawai peserta apabila berhenti termasuk berhenti tidak dengan hormat diberikan atas permintaan yang diajukan.

e.   Prosedur pengajuan klaim TASPEN

1)   Untuk pegawai peserta / pension dari sekolah di DKI Jakarta dibanyarkan di kantor PERUM TASPEN Cempaka Putih Jakarta,

2)   Untuk di luar DKI Jakarta dibayarkan di kantor kabupaten / kotamadya setempat yang telah menerima delegasi dari PERUM TASPEN,

3)   Asuransi kematian tetap masih dibayarkan di Kantor PERUM TASPEN Cempaka Putih Jakarta,

4)   Formulir / blangko permintaan / pengajuan klaim di sediakan melalui kantor kabupaten / kotamadya tanpa pungutan pembayarannya.

Untuk keperluan tersebut di atas kepala sekolah membantu penyelesaiannya.

2.   Asuransi Kesehatan Pegawai (ASKES)  

a.   Berdasarkan Keputusan Presiden No. 230 Tahun 1968 tanggal 15 Juli 1968, pemerintah telah menetapkan peraturan tentang pemeliharaan kesehatan pegawai negeri / Hak peserta ASKES:

1)   Pegawai negeri/penerima pension beserta anggota keluarganya berhak menerima bantuan mengenai biaya yang harus dikeluarkan bagi dirinya atau anggota keluarganya dalam hal:

a)   Pengobatan ( Perawatan / Imunisasi):

-  oleh dokter gigi, baik pemerintah maupun swasta,

b)   Pertolongan atau perawatan bersalin pada rumah sakit bersalin oleh dokter atau bidan baik rumah sakit/dokter/bidan pemerintah maupun swasta,

c)   Obat-obatan dari apotek pemerintah maupun swasta menurut tesep dokter,

d)   Pembelian kaca mata yang sangat diperlukan demi kesehatan menurut resep dokter mata,

2)   Perawatan tunjangan cacad dan uang duka pegawai negeri sipil:

a)   Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1981 kepada pegawai negeri sipil yang mengalami kecelakaan dan menderita cacad dalam dan arena menjalankan tugas kewajibannya, diberikan perawatan pengobatan dan atau rehabilitasi serta tunjangan cacad dan diberikan uang duka tunjangan kematian kepada keluarga pegawai negeri sipil yang tewas atau wafat.

b)   Pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi dilakukan pada PUSKESMAS atau di Rumah Sakit Pemerintah / Swasta menurut ketentuan yang berlaku.

c)   Sebagai dasar mengeluarkan keputusan pemberian fasilitasnya pelayanan tersebut harus dilampirkan:

-  Berita Acara atau keterangan tentang kecelakaan yang dialami yang dibuat oleh pejabat yang berwajib seperti polisi atau pamong praja setempat.

-  Surat pernyataan dari pimpinan instansi tempat bekerja atau unit kerja yang berdiri sendiri, yang menyatakan bahwa kecelakaan yang dialami itu terjadi ketika ia menjalankan tugas.

-  Surat keterangan dari dokter pemerintah setempat atau oleh dokter swasta apabila di tempat tersebut tidak ada dokter pemerintah, memuat keterangan dan atau pertimbangan bahwa sakit yang diderita oleh pegawai negeri sipil itu perlu mendapat pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi.

d)   Kepala sekolah dasar wajib memberikan bantuan kepada para pegawai / guru dan pensiunan serta keluarga, (istri dan anak di bawah usia 21 tahun) untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan / pengobatan dan perawatan, dan membantu penyelesaian administrasi untuk memiliki kartu tanda pengenal bukti dari peserta, yang dapat diperoleh melalui Dinas Kesehatan Kabupaten / Kotamadya setempat.

e)   Perawatan, tunjangan cacad dan uang duka pegawai negeri sipil kepala sekolah wajib membantu menyelesaikan diperolehnya syarat-syarat administrative yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas pelayanan perawatan, tunjangan cacad dan atau unag duka bagi pegawai / guru di sekolahnya yang terkena musibah.

3.   KOPERASI PEGAWAI NEGERI

      Kesempatan lain diberikan pemerintah dalam usaha memperbaiki kehidupan pegawai negeri ialah ikut sertanya pegawai menggerakkan koperasi di lingkungan pegawai negeri.Undang-undang no.12 Tahun 1967 mengatur pokok-pokok perkoperasian sebagai pelindung dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat umum.

9.   PENSIUN

      Ketentuan untuk memperoleh hak pension pegawai negeri sipil.

1.   Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 ( lima puluh ) tahun, memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 ( dua puluh ) tahun dan telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

2.   Pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, berhak mendapatkan pensiun apabila :

 a) Oleh tim penguji kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun, juga karena keadaan jasmani atau rokhani yang disebabkan oleh dank arena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

 b). Telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 ( empat ) tahun atau oleh tim penilai kesehatan pegawai negeri sipil, dinyatakan tidak dapat berkerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan rokhani yang tidak disebabkan oleh dank arena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

3.   Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaan karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya; kemudian tidak dipekerjakan kembali dan pemberhentiannya dengan hormat, dan pada saat pemberhentiannya itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun; dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, berhak mendapatkan pensiun pegawai.

4.   Pegawai negeri sipil yang telah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan, dan diberhentikan dengan hormat, serta pada saat pemberhentiannya telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 ( lima puluh ) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 9 sepuluh ) tahun, berhak mendapatkan pensiun pegawai.

5.   Apabila pegawai negeri sipil dimaksud ad 4) diatas pada saat ia diberhentikan telah memiliki masa kerja untuk pensiujn sekurang-kurangnya 10 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat itu mencapai usia 50 tahun

6.   Janda/Duda yang berhak mendapat pensiun :

a)   Istri ( istri-istri ) pegawai negeri atau suami pegawai negeri, yang tewas atau meninggal dunia, yang sebelumnya sudah terdaftar .

b)   Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristri / suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka pensiun janda/duda diberikan kepada istri atau suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia.Jika pegawai negeri sipil atau penerima pensiun pria beristri lebih dari seorang maka pensiun janda diberikan kepada istri yang pada waktu itu paling lama dinikahinya.

7.   Anak yang berhak menerima pensiun.

Anak dari pegawai negeri yang tewas/meninggal dunia atau penerima pensiun janda/duda yang meninggal dunia, apabila tidak ada istri / suami lagi yang berhak menerima pensiun janda/duda, dengan ketentuan batasan usia anak belum 25 tahun, tidak mempunyai penghasilan sendiri atau belum/pernah menikah.

8.   Orang tua yang berhak menerima pensiun

a)   Ayah/Ibu kandung dari pegawai negeri yang tewas, apabila tidak meninggalkan istri / anak

b)   Apabila Ayah/Ibu kandung tidak ada , maka diberikan pada ayah/ibu angkat yang secara sah mengangkat pegawai negeri tersebut sebagai anak angkat.

9.   Usia dan masa kerja untuk pensiun

a)   Pada saat pemberhentiannya harus berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun.

b)   Usia pegawai negeri sipil untuk penetapan pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran; yang disebut dalam surat keputusan pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri sipil, menurut bukti yang sah berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama (pasal 10 Undang-undang No. 11 Tahun 1969).

c)   Dalam hal tidak diketahui / tidak jelas tanggal tanggal dan bulan kelahiran seorang pegawai, maka untuk keperluan pensiun tanggal kelahirannya ditentukan sebagai berikut:

-  apabila hanya tahun kelahiran yang diketahui, maka ditentukan tanggal 1 Desember tahun yang bersangkutan.

-  apabila hanya bulan dan tahun kelahiran yang diketahui maka ditentukan tanggal terakhir dari bulan tahun yang bersangkutan.

10. Masa kerja yang dihitung untuk pensiun

Masa kerja yang dihitung untuk menentukan hak dan besarnya pensiun adalah:

a)   Selama bekerja (aktip) sebagai:

-  Pegawai negeri sipil,

-  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,

-  Tenaga harian / bulanan dengan menerima penghasilan dari anggaran negara / bank milik negara,

-  Pegawai pada sekolah swasta bersubsidi.

b)   Selama berada dalam masa:

-  Non aktif dengan menerima uang tunggu,

-  Cuti sakit, cuti alas an penting, cuti besar dan cuti hamil,

-  Bebas tugas.

c)   Selama berjuang / berbakti:

-  Sebagai tentara pelajar,

-  Sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia,

-  Sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

d)   Masa bekerja yang diperhitungkan adalah:

-  Dalam menjalankan tugas negara, apabila pada saat pemberhentiannya telah bekerja lebih dari 5 tahun,

-  Pada suatu jabatan pemerintah dengan tidak menerima penghasilan dari pemerintah,

-  Pada badan swasta yang lamanya sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan, dan dihitung setengahnya.

e)   Masa kerja yang tidak dapat dihitung dalam menentukan hak dan besarnya pensiun:

-  Masa kerja yang telah diperhitungkan dalam suatu penentuan pensiun yang terdahulu,

-  Masa kerja selama pegawai yang bersangkutan berada dalam cuti di luar tanggungan negara,

-  Masa kerja atau pengalaman kerja dalam pekerjaan di bidang usaha jual beli, sewa menyewa dll.

11. Dasar dan besarnya pensiun

a)   Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun ialah gaji pokok terakhir yang diterima.

b)   Besarnya pensiun pegawai negeri sipil sebulan adalah 2 ½% (dua setengah perseratus) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja dengan ketentuan:

-  Sebanyak-banyaknya 75% dan sekurang-kurangnya 40%,

-  Yang diberhentikan karena keuzuran jasmani, sebesar 75% dengan tidak memandang masa kerja.

-  Pensiun pegawai negeri sipil tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah.

c)   Besarnya pokok pensiun janda / duda sebulan adalah 35% (tiga puluh lima perseratus) dari dasar pensiun dengan ketentuan bahwa:

-  Bila terdapat lebih dari satu orang isteri yang berhak menerima pensiun janda, maka besar bagian pensiun untuk masing-masing isteri adalah 36% dibagi rata antara isteri-isteri itu,

-  Jumlah 36% dari dasar pensiun termaksud, tidak boleh kurang dari 75% gaji pokok terendah yang diterima almarhum.

d)   Besarnya pensiun janda / duda dalam hal pegawai negeri sipil suaminya tewas, adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun dengan ketentuan:

-  Apabila terdapat lebih dari satu isteri yang berhak menerima pensiun, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 72% dibagi rata antara isteri-isteri itu.

-  Jumlah 72% dari dasar pensiun tersebut tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah yang diterima almarhum.

e)   Besarnya pokok pensiun orang tua adalah 20% dari 72% x dasar pensiun.

12. Permintaan Pensiun

Untuk memperoleh pensiun, setiap pegawai negeri, janda, duda, anak, orang tua, harus mengajukan permintan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, masing-masing selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum saat mualai pensiun. Pengajuan pensiun disertai lampiran-lampiran yang diperlukan:

a)   Pegawai Negeri

-  Salinan sah surat keputusan pangkat terakhir,

-  Daftar riwayat pekerjaan yang disahkan,

-  Daftar susunan keluarga yang disahkan,

-  Surat keterangan yang disahkan oleh atasannya, menyatakan bahwa surat-surat dan barang-barang milik negara; yang ada padanya telah diserahkan kembali pada yang berwenang,

-  Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4),

-  7 (TUJUH) lembar pas foto terbaru,

Karena uzuran jasmani dalam dank arena menjalankan kewajiban jabatan:

-  Salinan sah keputusan pangkat terakhir,

-  Salinan surat perintah / surat tugas atau keterangan instansinya, yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan sedang menjalankan kewajiban jabatan waktu kecelakaan terjadi,

-  Berita acara yang dibuat oleh yang berwajib tentang kecelakaan yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan cacad,

-  Daftar riwayat pekerjaan yang disahkan,

-  Daftar susunan keluarga yang disahkan,

-  Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4),

-  Surat keterangan yang menyatakan bahwa surat-surat dan barang-barang milik negara yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang berwenang,

-  Surat keterangan majelis / dokter penguji kesehatan pegawai negeri, yang menyatakan bahwa pegawai negeri yang bersangkutan, tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, karena keadaan jasmani / rokhani yang disebabkan karena menjalankan kewajiban jabatan,

-  7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

Keuzuran jasmani tidak disebabkan dalam dan karena menjalankan kewajiban jabatan:

-  Salinan sah keputusan pengangkatan terakhir,

-  Daftar riwayat pekerjaan yang disahkan,

-  Surat keterangan majelis / dokter penguji kesehatan pegawai negeri, yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun juga,

-  Daftar susunan keluarga yang disahkan,

-  Surat keterangan yang menyatakan bahwa surat-surat dan barang-barang milik negara yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang berwenang,

-  Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4),

-  7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

b)   Janda / duda Terdaftar

-  Surat keterangan dari atasannya, yang menyatakan janda / duda tersebut telah terdaftar,

-  Surat keterangan kematian,

-  Berita acara dari yang berwajib, jika pegawai negeri sipil itu tersebut tewas,

-  Surat keterangan dari pamong praja (serendah-rendahnya camat) bahwa yang bersangkutan masih janda / duda,

-  Salinan sah keputusan pangkat terakhir dari pegawai negeri sipil yang telah meninggal dunia,

-  Daftar susunan keluarga yang disahkan,

-  Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4),

-  7 (TUJUH) lembar pas foto terbaru.

c)   Janda / Duda Tidak Terdaftar

-  Salinan surat nikah yang disahkan oleh pamong praja (serendah-rendahnya camat)

-  Daftar susunan keluarga,

-  Surat keterangan kematian,

-  Berita acara dari yang berwajib jika pegawai negeri sipil tersebut tewas,

-  Salinan sah surat keputusan pangkat terakhir,

-  Surat keterangan dari pamong praja (serendah camat), bahwa yang bersangkutan masih janda / duda. Bila duda yang mengajukan permohonan tersebut maka harus ditekankan dalam surat keterangan dia (duda) tidak mempunyai isteri lain.

-  Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4),

-  7 (tujuh lembar pas foto terbaru).

d)   Anak Terdaftar

-  Surat keterangan dari atasan langsung, bahwa anak yatim / piatu telah terdaftar,

-  Surat keterangan kematian,

-  Daftar anak-anak yang disahkan,

-  Berita acara dari yang berwajib, jika janda / duda telah tewas,

-  Salinan sah surat keputusan pangkat terakhir, dari pegawai yang tewas / meninggal dunia,

-  Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4),

-  7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

e)   Anak Tidak Terdaftar

-  Surat keterangan kematian,

-  Berita acara dari yang berwajib, jika pegawai negeri, janda / duda tewas,

-  Salinan sah surat nikah yang disahkan oleh pamong praja dari kedua orang tua anak-anak yang bersangkutan,

-  Daftar anak (anak-anak) dengan disebutkan tanggal, bulan dan tahun kelahirannya yang disahkan oleh pamong praja atau akte kelahiran,

-  Surat keterangan dari pamong praja yang menyatakan bahwa anak (anak-anak) yang bersangkutan adalah anak-anak yatim / piatu dari ayah / ibu yang telah meninggal dunia,

-  Salinan sah keputusan pangkat terakhir pegawai yang bersangkutan,

-  Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4),

-  7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

f)    Orang Tua

-  Surat keterangan dari pamong praja bahwa ia adalah orang tua kandung dari pegawai negeri / calon pegawai negeri sipil yang tewas, dan pegawai negeri / calon pegawai negeri sipil tersebut tidak mempunyai istri /anak,

-  Berita acara dari yang berwajib tentang tewasnya pegawai tersebut,

-  Salinan sah surat keputusan pangkat terakhir dari pegawai negeri yang tewas,

-  Surat permintan pembayaran pensiun pertama (SP4),

-  7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

13. Prosedur Pengajuan Permintaan Pensiun

a.   Surat permintaan pensiun pegawai negeri sipil dibuat oleh yang bersangkutan sesuai format PEG. 11a, 11b dan 11c.

b.   Surat permintaan pembayaran, pensiun janda / duda dibuat oleh yang bersangkutan sesuai format PEG.12.

c.   Surat permintaan pensiun janda / duda bagi anak-anak oleh yang bersangkutan dibuat dalam bentuk format PEG.13.

d.   Surat permintaan pensiun janda / duda bagi anak-anak yang diajukan oleh walinya dibuat oleh yang bersangkutan sesuai format PEG.14.

e.   Surat pengaduan permohonan pensiun bekas pegawai negeri sipil / permohonan pembayaran dibuat oleh yang bersangkutan sesuai format PEG.15

f.    Surat pengaduan untuk pensiun janda / duda dibuat oleh yang bersangkutan sesuai format PEG. 16.

g.   Surat permintaan pensiun disampaikan oleh kepala sekolah kepada Dinas P dan K Kecamatan untuk diproses dan dilanjutkan ke instansi yang lebih tinggi tingkatnya dan berwenang mengolahnya melalui hieraki yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu jenis Kepegawaian Negeri di samping anggota TNI dan Anggota POLRI (UU No 43 Th 1999). Pengertian Pegawai Negeri adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU 43/1999).

Peran PNS sangat penting dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri negara Indonesia. PNS merupakan ujung tombak dalam melaksanakan tugas-tugas pemeritah maupun tugas-tugas pembangunan dalam rangka mencapai masyarakat adil makmur. Menyadari betapa pentingnya kedudukan PNS, maka pemerintah harus memperhatikan nasib dan kesejahteraannya. Sangat ironis apabila ujung tombak dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat tetapi PNS sendiri hidupnya jauh dari sejahtera. Oleh karena itu perlu ada usaha-usaha konkrit dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan PNS.

Maksud dan tujuan peningkatan kesejahteraan PNS adalah dalam rangka memupuk rasa disiplin dan loyalitas PNS kepada Negara dan bangsa. Di samping itu dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, produktif, berdayaguna, berhasilguna, cerdas, terampil, kreatif, sadar akan hak dan tanggungjawabnya, memiliki motivasi kerja yang tinggi, serta jauh dari tindakan.

B.     Saran

            Bagi PNS diharapkan untuk mengimbangkan antara hak dan kewajiban dan mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi sebab kelangsungan bangsa ini berada ditangan anda semua

DAFTAR PUSTAKA